Mataram, FHISIP unram mengadakan round table discussion dengan tema “Quo Vadis Pemilihan Presiden” yang dilaksanakan di Ruang Kuliah Doktor Ilmu Hukum, gedung B Lantai 2 pada hari selasa 13 Februari 2024.

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait praktek ketatanegaraan saat ini khususnya berkaitan dengan pemilihan Presiden Tahun 2024.

Prof. Dr.H. Galang Asmara, S.H.,M.Hum sebagai narasumber menjelaskan bahwa Pilpres dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang misalnya dari segi hukum berkaitan dengan atau peraturan perundang-undangan yang belaku, Politik dan hak warga negara.

“Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden sangat kontroversial mengingat dalam UUD 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang, harusnya batasan usia itu urusannya open legal policy oleh pembentuk undang-undang (DPR)” Ungkapnya

Lebih lanjut menurut galang, Kewenangan Mahkamah Konstitusi ada dua pertama menyatakan UU bertentangan dengan UUD dan yang kedua bahwa UU dibentuk tidak sesuai dengan prosedur (negative legislature) dan tidak boleh merubah atau membuat norma baru atau frase (positif legislature).