Maratam, FHISIP – Pusat Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan diskusi/konsultasi publik dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dengan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram) di Ruang Sidang Dekan FHISIP Unram, Rabu (21/2) lalu.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi norma dan implementasi UU Kesejahteraan Lansia, karena terdapat potensi tumpang tindih atau disharmoni antara UU Kesejahteraan Lansia dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maya Atri Komalasari, S.Sos.,MA selaku narasumber dari FHISIP mengatakan bahwa pasal 9 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2009 mengatur jaminan sosial terhadap fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ini hanya seperti himbauan saja, sama seperti UU Kesejahteraan Lansia.

“dari penyebutan nama Lansia saja sudah membawa dampak psikologis, terutama bagi kelompok 60 keatas yang masih mampu (berpotensi), sehingga kelompok lansia akan lebih terhormat bila disebut kelompok senior” ungkap Maya