Mataram, 16 Oktober 2026— Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi perhatian dalam diskusi Sorot Kamera Seri ke-22 yang diselenggarakan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram (FHISIP Unram). Mengangkat tema “Membongkar Kekerasan Seksual di Balik Dinding Pesantren dan Lembaga Pendidikan”, forum ini menghadirkan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi NTB, Lalu Juhamdi, S.Sos., serta akademisi dan pemerhati perlindungan anak, Joko Jumadi, S.H., M.H.

Dalam pemaparan pertama, Dr. H. M. Ali Fikri, S.Ag., M.M., yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan menjalankan kebijakan pencegahan kekerasan seksual secara konsisten di lingkungan pendidikan keagamaan. Menurutnya, upaya perlindungan peserta didik perlu ditopang oleh regulasi yang diterapkan secara efektif, mekanisme pengaduan yang aman, serta edukasi kepada santri mengenai pencegahan kekerasan seksual.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor yang melibatkan Kementerian Agama, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dan penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan yang saling mendukung.

Sementara itu, akademisi dan pemerhati perlindungan anak, Joko Jumadi, S.H., M.H., mengingatkan bahwa kekerasan seksual tidak cukup dipahami sebagai tindakan individual semata. Persoalan ini juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa, budaya yang berkembang di lingkungan pendidikan, rendahnya pemahaman mengenai hak anak, serta lemahnya pengawasan dan tata kelola lembaga.

Menurut Joko, relasi antara peserta didik dan figur otoritas di lingkungan pendidikan dapat menjadi rentan ketika kepercayaan dan kepatuhan disalahgunakan untuk memengaruhi korban. Situasi tersebut dapat semakin rumit ketika korban menghadapi tekanan sosial, takut terhadap pelaku, atau khawatir pengungkapan kasus akan mencoreng nama baik lembaga tempat mereka belajar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan peserta didik membutuhkan lebih dari sekadar aturan tertulis. Lembaga pendidikan perlu memiliki sistem pengawasan yang berjalan efektif, standar perlindungan anak yang jelas, serta kode etik yang mengikat pengasuh dan tenaga pendidik. Selain itu, mekanisme pelaporan harus menjamin keamanan korban dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga peserta didik memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan tanpa rasa takut.

Joko menegaskan bahwa pembahasan mengenai kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan bukanlah upaya untuk memberikan stigma kepada institusi pendidikan keagamaan. Sebaliknya, diskusi ini perlu ditempatkan sebagai dorongan untuk memperbaiki sistem perlindungan dan memastikan keselamatan seluruh peserta didik.

“Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan, melainkan mendorong perbaikan sistem perlindungan agar seluruh peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman,” jelasnya.

Melalui Sorot Kamera Seri ke-22, FHISIP Unram menghadirkan ruang diskusi untuk mengkaji kekerasan seksual secara kritis, sekaligus menekankan pentingnya tanggung jawab lembaga pendidikan dalam menjamin keamanan peserta didik. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan komitmen bersama, mulai dari penguatan kebijakan dan pengawasan hingga pembentukan budaya pendidikan yang menghormati hak, martabat, dan keselamatan setiap anak.