Sidang terbuka promosi Doktor Hj. Rina Khairani Pancaningrum, SH., LL.M. Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Kamis, 31 Januari 2019 dengan judul disertasi Bantuan Timbal Balik Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berkewarganegaraan Indonesia yang Melarikan Diri ke Luar Negeri”.

Acara sidang promosi doktor ini dihadiri oleh para tamu undangan keluarga, kerabat, dosen adapun dewan penguji yang terdiri dari Ketua Penguji Dahlia Hasan, SH., M.Tax., Ph.D. Promotor Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM. Ko-Promotor Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, SH., M.Hum dan Para Penguji yaitu Dr. Harry Purwanto, SH., M.Hum. Dr. Supriyadi, SH., M.Hum. Sri Wiyanti Eddyono, SH., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D. Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH., LL.M. Dalam Acara Promosi Doktor Hj. Rina Khairani Pancaningrum dihadiri juga oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram Dr. Hirsanudin, SH., M.Hum dan Ketua Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Unram Lewis Grindulu, SH., MH.

Promopenda Hj. Rina Khairani Pancaningrum meneliti permasalahan terkait pelaksanaan bantuan timbal balik, sebab-sebab yang menjadi kendala dan pengaturannya kedepan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi berkewarganegaraan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memaparkan, menganalisis dan memperoleh jawaban tentang pelaksanaan bantuan timbal balik, sebab-sebab yang menjadi kendala dan pengaturannya kedepan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi berkewarganegaraan Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal.

Kesimpulan yang didapat ada tiga yaitu pertama, bantuan timbal balik dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2006 dengan cara beragam yang semuanya masih dalam koridor undang-undang. Ditinjau dari analisis kasus yang ada dan cara yang beragam itu maka bantuan timbal balik melalui interpol yang paling efektif dan efisien namun berdasarkan UNCAC yang diharapkan adalah Central Authority tetapi terkendala oleh koordinasi kerjasama bantuan timbal balik dan status kewarganegaraan pelaku tindak pidana korupsi. Kedua, sebab-sebab yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan timbal balik diantaranya a) koordinasi yang diakomodir UU hanya interpol sehingga ditingkat aparat penegak hukum lainnya tidak ada satu kesatuan yang utuh dalam prosedur dan tata cara penanganan bantuan timbal balik yang membuka peluang perbedaan bentuk komunikasi antar lembaga, tidak efisien dan efektif serta memperbesar anggaran pelaksanaan bantuan timbal balik; b) perjanjian bantuan timbal balik masih minim jumlahnya dan sangat lambat diratifikasi dan C pelaku tindak pidana korupsi yang beralih menjadi warga negara dari tempat pelariannya berhadapan dengan asas tidak menyerahkan kewarganegaraannya sendiri dan sangat tergantung dengan peraturan negara diminta. Ketiga pengaturan mengenai bantuan timbal balik ke depannya berupa a) penunjukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai CA dan ketentuan prosedur serta tata cara bantuan timbal balik yang ditentukan secara rigit dalam UU; b) pembenahan melalui pembinaan aparat penegak hukum dan kerjasama lembaga penegak hukum yang di koordinasi CA; serta c) CA dituntut bersifat aktif dan adanya jaringan sistem online dengan lembaga-lembaga terkait manapun CA negara-negara asing.