PELATIHAN UNTUK PELATIH (TRAINING on TRAINERS) KADER PENDAMPING SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Publish on 29 Agu 2017, in Arsip, Berita, Kegiatan, by adminfh |

PELATIHAN UNTUK PELATIH (TRAINING on TRAINERS) KADER PENDAMPING SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

 

Perdagangan orang (trafficking) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia).

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan  perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pasal 1 (ayat 2); Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

Di Indonesia, protocol PBB tentang Trafficking diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan Trafficking Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar Negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentaan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang,  memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedofilia), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentukbentuk eksploitasi lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu,  dan tujuan,  serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Warga negara Indonesia dieksploitasi manjadi pekerja paksa di luar negeri terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Jumlah pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam situasi kerja paksa, termasuk terjebak jeratan hutang, baik di Asia, Timur Tengah maupun di kapal-kapal penangkapan ikan, cukup signifikan. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia diikuti dengan Arab Saudi Pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia berstatus tak resmi berada di Malaysia. Warga negara Indonesia yang menjadi korban juga sudah teridentifikasi di  negara-negara lainnya di Asia dan di Timur Tengah selama periode laporan termasuk Korea Selatan juga di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa (termasuk Belanda dan Turki), serta Amerika Selatan. Perempuan Indonesia baik dewasa maupun dibawah umur juga menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Para ahli melaporkan bahwa perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometrik dari pemerintah yang mengakibatkan dokumen perjalanan palsu lebih sulit diperoleh telah menyebabkan lebih banyak pekerja tanpa dokumen resmi (undocumented) melakukan perjalanan ke luar negeri lewat jalur laut.

Penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban TPPO memiliki dampak buruk terhadap kemampuan mereka untuk  memulai awal yang baru dan dalam menjalani kehidupan  sosial dan ekonomi yang stabil. Seringkali korban menjadi  subyek stigmanisasi di dalam lingkaran sosial mereka sendiri,  sehingga banyak dari mereka yang tetap rentan, dengan risiko semakin dilecehkan dan/atau diperdagangkan kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakam salah satu fokus tugas yang menajdi kewenangan LPSK dan dengan mempertimbangkan bahwa sampai saat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang masih sangat tinggi, diperlukan upaya komprehensif, keterpaduan antar Lembaga pada fase pencegahan, penegakan hukum dan pemulihan. Disamping itu selama ini LPSK banyak melaksanakan pendampingan pada saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan pertimbangan tersebut LPSK memandang perlu melnyelenggarakan Training On Trainers Kader Pendamping Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia, sangat bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Kejahatan ini sudah terorganisir dengan baik yang melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada baik secara nasional, regional maupun internasional. Komitmen pemerintah Republik Indonesia sangat tinggi terhadap permasalahan TPPO. Upaya mencegah dan menangani kejahatan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggarannya. Kasus TPPO dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sering dijadikan modus kejahatan TPPO. Para korban TPPO ini biasanya masuk melalui jalur ilegal melalui para calo. Setiap tahun sedikitnya 450.000 warga Indonesia (70 persen adalah perempuan) diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46 persen terindikasi kuat menjadi korban TPPO (hasil kajian Migrant Care, Tahun 2009). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.