INTERNATIONAL SEMINAR & CALL FOR PAPERS “INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS”

Publish on 13 Jul 2017, in Agenda, Arsip, Berita, Kegiatan, by adminfh |

INTERNATIONAL SEMINAR & CALL FOR PAPERS

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Theme:

“Symphonizing Intellectual Property for Public Welfare”

Fakultas Hukum Universitas Mataram menyelenggarakan International Conference Hak Kekayaan Intelektual dengan tema “Symphonizing Intellectual Property for Public Welfare” kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) yang diselenggarakan sejak Hari Minggu – Rabu, 20 – 23 Agustus 2017 di Hotel Santosa Senggigi Lombok Barat NTB.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual memegang peranan penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada para peneliti agar semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas penelitiannya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat diperlukan dalam pengembangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Bangsa-bangsa di kawasan Asia seperti jepang, Korea, Singapura tidak memiliki kekayaan alam yang berlimpah ruah seperti Indonesia, namun negara-negara tersebut tergolong sebagai Negara maju karena penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk didalamnya karena penghargaan dan perlindungan terhadap HKI. Sebaliknya Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah ruah masih tergolong negara berkembang, karena memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak menguasai IPTEK dan masih lemahnya penegakan terhadap perlindungan HKI.

Karena itulah konferensi ini menjadi penting dan diharapkan memberikan manfaat selain untuk pengembangan IPTEK juga untuk:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dibidang Hak Kekayaan Intelektual bagi para pengajar Hak Kekayaan Intelektual perguruan tinggi dan pegiat HKI di Indonesia.
  2. Meningkatkan profesionalisme pengajar maupun pegiat Hak Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan karya kekayaan intelektual.
  3. Mendorong pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dan dunia pendidikan akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual kaitannya dengan kesejahteraan rakyat.
  4. Meningkatkan jejaring dan kebersamaan antar para pengajar dan pegiat Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Kegiatan ini menhadirkan narasumber seperti :

Prof. Ida Madieha Asmi (International Islamic University Malaysia)

Prof. Irene Calboli (Singapore Management University)

Agung Sujatmiko, SH.,MH (Ketua APHKI)

Dr. Salman Luthan (Hakim Agung)

Prof. Agus Sardjono (Universitas Indonesia)

Prof. Rahmi Jened (Universitas Airlangga)

Prof. Hawin (Universitas Gadjah Mada)

Prof. Adi Sulistiyono (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Erman Radjagukguk (Universitas Indonesia)

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 86 orang dimana, 62 orang sebagai presenter/call paper sedangkan 24 orang sebagai peserta biasa / non paper. Peserta berasal dari 44 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 20 Agustus dan berakhir tanggal 23 Agustus, dengan rincian acara tanggal 20 pembukaan, tanggal 21 seminar, tanggal 22 studi lapangan dengan mengunjungi hasil Hak Kekayaan Intelektual seperti tenun, gerabah, mutiara dan yang lainnya.

Kekayaan intelektual merupakan suatu perwujudan dari hasil daya dan olah pikir intelegensi manusia yang ada dalam pikiran kemudian diwujudkan dalam suatu bentuk kreasi-kreasi tertentu sesuai dengan jenis dan bidangnya. Bentuk dukungan dan perlindungan atas hasil olah pikir tersebut kemudian diberikanlah Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut dalam kurun waktu tertentu. Karya manusis tersebut diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Perlindungan terhadap karya intelektual manusia di Indonesia berawal dimana Indonesia masuk sebagai anggota WTO (World Trade Organization) pada tahun 1994, dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs). Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang HaKI, yaitu:

  • Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979
  • Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997;
  • Trademark Law Treaty (TML) dengan Keppres No. 17 Tahun 1997
  • Bern Convention.for the Protection of Literary and Artistic Works dengan Keppres No. 18 Tahun 1997;
  • WIPO Copyrights Treaty (WCT) dengan Keppres No. 19 Tahun 1997;Pengaturan peraturan perundangan HaKI di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600.  Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten. Saat ini terdapat banyak pengaturan tentang HKI di Indonesia mulai dari Undang-Undang Hak Cipta, Paten, hingga Indikasi geografis.
  • Efektifitas pemberlakukan Kekayaan Intelektual di Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu:

1. Kualitas perundang-undangan

Masalahnya adalah apakah materi muatan UU telah tersusun secara lengkap dan memadai, serta terstruktur dan mudah dipahami. Aturan perundang-undangan di bidang HaKI memiliki kendala dari sudut parameter ini. Hal ini terbukti dari seringnya merevisi perangkat perundangan yang telah dimiliki. UU Hak Cipta telah tiga kali direvisi. Demikian pula UU Paten dan UU Merek yang telah disempurnakan lagi setelah sebelumnya bersama-sama direvisi tahun 1997. Sebagai instrumen pengaturan yang relatif baru, bongkar pasang UU bukan hal yang tabu.

2. Aparat Penegak Hukum

Kesiapan dan sumber daya aparat penegak hukum juga mempengaruhi pemberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran atas kekayaan intelektual tersebut, mulai dari proses penindakan hinggak proses acara di pengadilan dengan biaya yang sangat tinggi menjadi kendala dalam penegakannya.

3. Pemahaman masyarakat

Terkait kekayaan intelektual masuk dalam kurikulum berbagai perguruan tinggi dengan mencantumkan mata kuliah kekayaan intelektual sebagai salah satu mata kuliah yang wajib, itu mengindikasikan bahwa pengetahuan dan kesiapan akademis di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi penting untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait bidang kekayaan intelektual.

Memberikan perlindungan terhadap berbagai karya cipta kekayaan intelektual manusia di sisi lain juga harus memberikan manfaat yang besar bagi keseajahteraan rakyat, ini juga menjadi pertanyaan sekaligus harapan yang besar bagi masyarakat. Apakah karya cipta tersebut dibuat untuk kesejahteraan orang banyak atau tidak, meskipun hak tersebut merupakan eksklusif pada individu tersebut, namun karya tersebut juga tidak boleh lepas dari mensejahterakan masyarakat banyak.

Pemahaman masyarakat baik kaitannya dengan kekayaan intelaktual sangat lah penting, karena penemuan dan kreatifitas dilahirkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai konsep hukum baru yang padat dengan teori lintas ilmu, HaKI memiliki kendala klasik untuk dapat dimengerti dan dipahami. Selain sistem edukasi yang kurang terakomodasi di jenjang perguruan tinggi.

Oleh karena itu kami mengundang dan memanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan analisis di Bidang Kekayaan Intelektual.

TERM of REFERENCE (TOR) Klik disini